SOLICHAN, SOLICHAN (2023) PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MELALUI ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) DI POLDA JATENG. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100199_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100199_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (344kB) | Download (344kB)

Abstract

Tujuan penelitian dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan
menganalisis Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic
Law Enforcement di Polda Jateng, untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor
yg mempengaruhi Penegakan Hukum Pelanggaran lalu lintas melalui Electronic
Traffic Law Enforcement di Polda Jateng dan Solusinya.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metode
penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder
yang akan dianalisis secara kualitatif. Permasalahan penelitian dianalisis
menggunakan teori penegakan hukum dan teori Sistem Hukum Lawrence Friedman.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa:1). Penegakan hukum pelanggaran
Lalu Lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement Di Polda Jateng adalah
sebagai berikut: melaksanakan pelatihan atau pemahaman tentang pelaksanaan ETLE
kepada para anggota jajaran Sat Lantas Polda Jawa Tengah, melaksanakan koordinasi
dengan Instansi terkait (Pengadilan, Kejaksaan, BRI, Kantor Pos) tentang pelaksanaan
ETLE, melaksanakan koordinasi Dishub tentang Pengecetan Marka jalan dan
pemenuhan Sarpras jalan, melaksanakan penerapan melalui media Cetak atau
Elektronik tentang pelaksanaan ETLE bagi Pelanggar lantas; 2). Faktor-faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum menurut adalah aspek struktur hukum,
substansi hukum, budaya hukum. Solusi untuk aspek struktur hukum adalah sebaiknya
aparat penegak hukum seyogyanya lebih tegas dalam melakukan tindakan terhadap
pelanggar lalu lintas dan jangan membeda-bedakan siapa yang melanggar untuk
terciptanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Solusi untuk aspek
substansi hukum adalah perlunya regulasi yang mengatur terhadap kebijakan sistem eTilang
yang
sudah
diterapkan
berupa,
dibuatkan
Peraturan
Pelaksana
terkait
sistem
eTilang

sehingga dapat mengintervensi lembaga lain yang bersangkutan dengan
penerapan sistem e-Tilang seperti (Pengadilan, Kejaksaan). Solusi hambatan budaya
hukum adalah dalam hal ketidaktaatan masyarakat terhadap aturan, Polri harus gencar
mengadakan sosialisasi mengenai ETLE. Jika diperlukan sosialisasi juga dapat
dilakukan melalui media cetak dan elektronik agar masyarakat paham dan mengerti
mengenai penegakan ETLE.

Kata Kunci : Penegakan Hukum ETTLE, Hambatan ETTLE, Pelanggaran Lalu
Lintas

Dosen Pembimbing:	Mashdurotun, Anis | nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum Pascasarjana
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	23 Oct 2023 03:28
Last Modified:	23 Oct 2023 03:28
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32189

Actions (login required)

View Item