Dana Otonomi khusus yang ditujukan untuk mendorong laju
perekonomian demi terwujudnya masyarakat Aceh yang sejahtera. Dana Otonomi
Khusus belum mampu menunjukkan peran signifikan dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat di Aceh dikaranakan hanya sekelompok tertentu yang
merasakan kesejehteraan. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah,
Pertama; untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan fungsi
pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Lembaga Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh Terhadap Pemerintah Aceh dan Kedua; untuk mengetahui dan
menganalisis dampak pengawasan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)
Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terhadap Pemerintah Aceh.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan metode
pendekatan secara peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan
konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan sosiologis (sociological
approach) berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu: Pertama; bahwa dalam hal
mekanisme pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memiliki fungsi pengawasan, yaitu melaksanakan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangundangan
lainnya,
peraturan
Kepala
Daerah,
APBD,
kebijakan
pemerintah
daerah

dalam
melaksanakan
program
pembangunan
daerah,
dan
kerja
sama
internasional

di

daerah dengan tujuan untuk pengawasan tersebut merupakan wujud tindakan
preventif terhadap penanganan berbagai penyelewengan yang membahayakan dan
merugikan hak dan kepentingan dearah, masyarakat dan negara. Kedua; bahwa
dampak pengawasan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah bentuk
setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan tugas yang melaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang
hendak dicapai. Tujuan akhir dari pengawasan yaitu untuk mencapai hasil sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan dari Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh yang dimulai dari pembahasan anggaran hingga penyampaian
laporan pertanggung jawaban dari Pemerintah Aceh (Gubernur) tidak begitu
efektif mengingat antara kedua lembaga ini memiliki banyak kepetingan di
dalamnya.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan; Dana Otonomi Khusus Aceh; Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh; Pemerintah Aceh.