Salah satu sarana perkotaan yang sangat penting dan terancam
keberadaannya yaitu tempat pemakaman umum (TPU). Pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti di Kota Semarang selalu diiringi oleh laju pembangunan yang cepat, akan menimbulkan masalah baru yaitu minimnya lahan pemakaman umum yang sudah terindikasi overload. Untuk mengatasi
permasalahan ini pemerintah Kota Semarang mengambil kebijakan yaitu setiap pengembang perumahan diwajibkan untuk menyediakan lahan makam, sesuai Peraturan Daerah Kota Semarang No 10 Tahun 2009.
Akan tetapi, kebijakan atau peraturan tersebut belum berjalan secara optimal. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyediaan RTH makam oleh pengembang perumahan agar mengetahui kinerja penyediaan makam oleh pengembang perumahan. Metode penelitian ini menggunakan deskriftif kuantitatif rasionalistik dengan menggunakan parameter evaluasi yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan,
pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Penyediaan RTH makam oleh pengembangan perumahan di Kota Semarang belum optimal, karena ada pengembang perumahan yang tidak menyediaakan RTH makam sebesar 37%. Efisiensi belum optimal, karena masih ada pengembang perumahan yang tidak menyediakan makam, hal ini disebabkan pengembang perumahan yang tidak mengeluarkan dana penyediaan RTH
makam, selain itu sosialisasi yang dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan masih kurang, karena hanya dilakukan hanya pada saat perizinan saja, selain itu luas tanah RTH makam yang disediakan oleh pengembang perumahan masih banyak yang kurang dari 2% dari luas perumahan. Untuk pemeretaan dan responsivitas belum sesuai, hal ini
disebabkan oleh pengembang perumahan masih ada yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, selain itu adanya pengembang perumahan yang menganggap penyediaan RTH makam dilakukan oleh pengembang perumahan skala besar dan sedang saja, seharusnya penyediaan RTH makam bukan oleh pengembang perumahan namun oleh pemerintah.

Keywords : Evaluasi, Penyediaan RTH Makam, Pengembang Perumahan.