FUAD, KHUSNUL (2023) PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN SURAT EDARAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100175_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100175_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (119kB) | Download (119kB)

Abstract

Kebijakan dalam bentuk Surat Edaran oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana
Khusus dengan Nomor : B-765/F/Fd/04/201820 sebagai bentuk kebijakan pidana
(criminal policy) penanganan perkara patty corruption berdasarkan asas kemanfaatan
yang menekankan pada pengembalian kerugian keuangan negara (tujuan restorasi)
dalam suatu penyelesaian perkara. Hal ini selaras dengan teori economy approach to
law yang menggunakan penilaian ekonomi dalam suatu perkara dilihat dari cost and
benefitnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) fungsional
Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, (2) akibat hukum
restorative justice implikasi terhadap Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus
Nomor : B-765/F/FD/04/2018 dalam penyelesaian perkara korupsi, serta (3)
efektivitas upaya penyelamatan kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus
tindak pidana korupi di masa datang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peran Kejaksaan dalam
proses mekanisme pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi diantaranya pertama proses
pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan yang rincinya merupakan pemeriksaan
persiapan, yaitu Tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan
tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan.
(2) Surat Edaran Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tertanggal 20 April 2018 tentang
Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan
yang intinya menjelaskan mengenai tahap penyelidikan yang dilakukan oleh
Kejaksaan tidak hanya menjadi awal pencarian bukti permulaan atau menemukan
peristiwa tindak pidana korupsi berupa perbuatan melawan hukum, melainkan
penyelidikan juga dapat menemukan atau menentukan besaran kerugian negara. (3)
Pembuat kebijakan pidana perlu mencari alternatif pemidanaan selain penjara bagi
para koruptor. Berbagai penelitian menyatakan penjara sangat boros, mahal biaya,
dan hanya sedikit berpengaruh terhadap tujuan pemidanaan. Pilihan pemidanaan
lainnya haruslah yang efektif dan efisien serta berdampak positif pada korban dan
masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Surat Edaran Jaksa, Korupsi.

Dosen Pembimbing:	Gunartog, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 Oct 2023 07:06
Last Modified:	20 Oct 2023 07:06
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32140

Actions (login required)

View Item