SETIAWAN, DENI (2023) KEKUATAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKAITKAN DENGAN ASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100147_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100147_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (314kB) | Download (314kB)

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai lembaga tempat mencari
perlindungan hukum bagi rakyat ternyata sering tidak mampu memberikan
kepuasan kepada rakyat sebagai pencari keadilan atas kemenangan yang
diperolehnya dikarenakan dalam suatu perkara masih memiliki tingkat kelemahan
sehingga sering pula memperoleh kendala dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme
eksekutorial putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk mengetahui dan
menganalisis kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang
dikaitkan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan untuk
mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha Negara
yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan spesifikasi penelitian
deskriptif analitis.
Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama,
mekanisme eksekutorial Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tergugat
ditetapkan harus melaksanakan kewajiban Untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang
baru atau penerbitan Keputusan Tata usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan
pada Pasal 3, kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan. Kedua, Kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara harus dilaksanakan berdasarkan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik dikarenakan Keputusan Tata Usaha Negara dinilai
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila
keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang tidak berwenang. Bahwa penerapan sanksi pembayaran
sejumlah uang paksa menyebabkan tidak berjalannya putusan pengadilan TUN
terlebih lagi tidak adanya peraturan pelaksanan dalam menerapkan sanksi berupa
pembayaran sejumlah uang paksa tersebut. Ketiga, Penerapan sanksi terhadap
pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap maka dapat diterapkan
sanksi pembayaran sejumlah uang paksa, namun apabila sanksi pembayaran uang
paksa juga tetap tidak dilaksanakan maka terhadap Pejabat/Badan Tata Usaha
Negara dapat diterapkan sanksi pidana dilakukan oleh pengadilan dan aparat
penegak hukum lainnya dikarenakan dapat dikategorikan sebagai penghinaan
terhadap pengadilan.
Kata Kunci: Kekuatan Eksekutorial, Putusan Tata Usaha Negara, Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dosen Pembimbing:	Rodhiyah Dwi Istinah, Siti | nidn0613066101
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 Oct 2023 06:54
Last Modified:	20 Oct 2023 06:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32096

Actions (login required)

View Item