YADI, ASEP MERANA (2023) KONSEP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK MERCON DAYA LEDAK RENDAH BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF ( Study Kasus Kantor Polisi Resort Kota Cilacap ). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100138_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100138_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (79kB) | Download (79kB)

Abstract

Pendekatan aspek Filosofis, Sosiologis dan Empiris, bagi bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konsep penegakan hukum
berdasarkan restorative of justice, yang terjadi kepada para pelaku tindak
pidana, korban suatu kejahatan, termasuk pihak-pihak yang seharusnya dapat
menjalankan kepentingan hukum dalam Lembaga Penegakan Hukum di
Indonesia yaitu; Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman maupun lembaga lain
sebagai institusi terkait, yaitu; Lembaga Pemerintah, Kementrian Hukum dan
Hak Azasi Manusia, lembaga non pemerintah, didalam Penerapan Keadilan
Restoratif terhadap Pemberlakuan Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 1951,
bagi kepemilikan bahan peledak mercon/ petasan yang belum diatur secara
specific, substansial dan terukur, apakah mercon/ petasan tersebut, bagian dari
bahan peledak atau bukan.
Sehingga undang-undang tersebut, sangatlah terlalu dipaksakan,
khususnya pelaku tindak pidana sebagai mana terjadi di Polresta Cilacap,
wilayah Polda Jawa Tengah, maupun di seluruh Indonesia. Melalui penerapan
kebijakan Keadilan Restoratif/ Restorative of Justice, sangatlah diperlukan
untuk dijalankan seutuhnya oleh Lembaga Penegak Hukum yaitu Kekuasaan
Mahkamah Agung, Kehakiman, Kejaksaan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, apabila terjadi pelanggaran undang – undang darurat, oleh pelaku
tindak pidana, agar tercapainya supremasi hukum bagi, bangsa dan Negara
Indonesia. Sehingga,
Penerapan Penegakan Keadilan Hukum/ Restorative Of Justice, di
Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, memerlukan beberapa aspek – aspek
yang sangat mendasar pada sistematika hukum pidana adalah sebagai berikut; -
Kesiapan Sumber Daya Manusia/ Sdm. Dari Penegak Hukum Yang Jujur, Adil,
Cakap, Cerdas, Mandiri dan Indevenden, - Kesiapan Regulasi Hukum baik
bagi Pelaksana Penegak Hukumnya, Pelaku Tindak Pidana dan para korbankorban
kejahatannya,-
Kesiapan Sarana dan Prasarana bagi sosialisasi tentang penerapan akan informasi Keadilan Hukum/ Restorative Of Justice.

Dosen Pembimbing:	Ngazis, Muhammad | nidn0601128601
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 06:52
Last Modified:	19 Oct 2023 06:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32084

Actions (login required)

View Item