PRATITO, ARIEF AFDALA (2023) KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEKERJA MIGRAN ILEGAL (PMI) YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PERSEORANGAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100134_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100134_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (34kB) | Download (34kB)

Abstract

Batam merupakan wilayah yang sering menjadi tempat terjadinya
penempatan pekerja migran illegal, dikarenakan batam merupakan wilayah yang
dekat dengan perbatasan tiga Negara, banyaknya kasus penempatan migran illegal
ini menjadi atensi diwilayah hukum kota BatamTujuan penelitian ini untuk
Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pekerja Migran Ilegal (Pmi)
Yang Dilakukan Oleh Orang Perseorangan Di Pengadilan Negeri Batam.

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan kualitatif
dan Analisa data menggunakan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini digunakan oleh penguasa untuk
mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan hukum pidana dalam
pandangan politik hukumnya, dikatakan bahwa politik hukum di sini merupakan
kebijakan dasar pemerintah (penyelenggara Negara) dalam bidang hukum yang
akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di
masyarakat, untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pengertian pemerintah
adalah meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Undang-undang Nomor 18
Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan keputusan
bersama antara DPR Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia
sebagai produk hukum dari hasil proses politik. Dasar pertimbangan hakim
menyatakan bahwa unsur yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah terpenuhi dalam
pengaplikasian dari formulatif yang dilakukan oleh pihak legislatif majelis hakim
telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang diberi kewenangan
untuk mengaplikasi aturan sebut; penegakan hukum yang berkaitan dengan jiwa
manusia maka diperlukannya kerja keras dari para penegak hukum agar masyarakat
memahami kaidah-kaidah serta menjelaskan terkait dengan unsur-unsur dalam
regulasi tersebut, sehingga tidak ada masyarakat yang buta mengenai regulasi
tersebut sesuai dengan tujuan dari teori keadilan

Kata Kunci: Kebijakan Penegakan Hukum, Tindakan Pidana, Pekerja Migran
Ilegal

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 06:31
Last Modified:	19 Oct 2023 06:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32072

Actions (login required)

View Item