ANDRIA, ANDRIA (2023) ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN DAN REHABILITASI TERHADAP PENGEDAR DAN PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (STUDI PENELITIAN DI BNNP KEPRI). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100131_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100131_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (50kB) | Download (50kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi Analisis
Yuridis pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan pelaku
penyalahgunaan narkotika Dalam penegakan hukum di Indonesia (Studi
Penelitian di BNNP KEPRI); Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala
atau hambatan dalam pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan pelaku
penyalahgunaan narkotika Dalam penegakan hukum di Indonesia (Studi
Penelitian di BNNP KEPRI).
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu
pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial.
Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan
spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan
implementasi pemidanaan dan rehabilitasi terhadap pengedar dan pelaku
penyalahgunaan narkotika. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik
analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat
para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (A) Implementasi rehabilitasi dalam
pelaksanaannya tidaklah berjalan dengan mulus, terdapat kerancuan dari definisi
yang ada dalam UU Narkotika. Pasal 4 UU Narkotika menyatakan bahwa “UU
Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial
bagi penyalah guna dan pecandu Narkotika.” Akan tetapi dalam Pasal 54 UU
Narkotika menyebutkan bahwa “Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah guna
Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Melihat
Pasal 54 tersebut, artinya hak penyalah guna untuk mendapat rehabilitasi menjadi
tidak diakui. Penyalah guna yang awalnya mendapatkan jaminan rehabilitasi pada
Pasal 127 UU Narkotika, kemudian juga menjadi subjek yang dapat dipidana dan
kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai
korban narkotika. Dasar Pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan
sistem rehabilitasi diatur oleh Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika juga didukung dengan adanya SEMA (Serat Edaran Mahkamah Agung)
No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis
dan Rehabilitasi Sosial dengan klasifikasi: (1) Terdakwa pada saat ditangkap oleh
penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan; (2) Pada saat
tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu)
hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 tahun 2009; (3)
Dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat uji Laboratorium
bedasarkan permintaan penyidik; (4) Perlu Surat Keterangan dari dokter
jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; (5) Tidak terdapat bukti
bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika; (B) Kendala
atau Hambatan Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan
Sistem Rehabilitasi. Adanya benturan peraturan perundangan dalam pemberian
rehabilitasi telah menjadi awal permasalahan dalam pelaksanaan sistem
pemidanaan di Indonesia, khususnya dalam tindak pidana narkotika. Kendala
yang sering muncul dalam kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melibatkan faktor penegakan hukum
dan peraturan yang berbenturan, minimnya sumber daya manusia (SDM), serta
keterbatasan sarana dan prasarana (Sarpras). Permasalahan lainnya termasuk
kualitas SDM yang terbatas dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
tindak pidana narkotika, bersama dengan keterbatasan alat yang digunakan.

Kata kunci: Pemidanaan, Rehabilitasi, Pengedar dan Pelaku,
Penyalahgunaan, Narkotika

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 Oct 2023 06:53
Last Modified:	20 Oct 2023 06:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32058

Actions (login required)

View Item