RAHMANA, ANDIK (2023) PELAYANAN LEGALISASI SURAT KUASA PERCERAIAN DI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) SINGAPURA DI MASA PANDEMI COVID-19. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100129_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100129_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (43kB) | Download (43kB)

Abstract

Penelitian yang berjudul Pelayanan Legalisasi Surat Kuasa Perceraian di Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di Masa Pandemi Covid-19 ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisis pelayanan publik Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) Singapura di masa pandemi Covid-19. Untuk mengetahui pelayanan legalisasi
surat kuasa perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di masa
pandemi Covid-19, dan untuk menganalisa kendala kendala pelayanan legalisasi surat
kuasa perceraian di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di masa
pandemi Covid-19 dan mencari solusinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu metode deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan pendekatan
yang digunakan untuk mengeksplorasi lebih jauh, mendeskripsikan keadaan yang akan
diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan dan mendalam.
Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura di masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengakses laman web Kedutaan
Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura dan membuat antrian online terlebih dahulu
sehingga semua pemohon dapat terjadwal tanggal dan waktu kedatangannya. Untuk
pelayanan legalisasi surat kuasa perceraian waktu tunggu untuk mendapatkan antrian
kurang lebih 1 bulan, sedangkan untuk pengambilan dokumen yang telah di legalisasi
pemohon harus menunggu selama minimal 6 bulan dan dokumen tersebut dikirimkan ke
alamat di Singapura sesuai alamat yang tertera di paspor. Hal tersebut tentu memberikan
dampak negatif, khususunya bagi advokat Indonesia yang hendak mengurus legalisasi surat
kuasa untuk kliennya. Lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan legalisasi surat kuasa
perceraian tentu saja tidak sesuai dengan asas-asas pelayanan publik mengenai ketepatan
waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan yang terkandung dalam Pasal 4 UndangUndang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan juga tidak sesuai dengan
prinsip penyelenggara pelayanan publik mengenai prinsip kesederhanaan, kejelasan dan
kepastian waktu yang terkandung dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003. Padahal setiap penyelenggaraan pelayanan
publik harus memiliki standar pelayanan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima
layanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan
pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
Adapun kendala tersebut terjadi karena sistem web antrian online akan berhenti
otomatis apabila telah tercapai kuota maksimum layanan sehingga hal tersebut berpengaruh
pada ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan. Ketiadaan SOP yang jelas dalam
pelayanan kekonsuleran juga turut andil menyebabkan pelayanan legalisasi surat kuasa
dapat dibilang semrawut dan tidak jelas. Ditambah pihak KBRI Singapura kurang tanggap
dan solutif dalam menghadapi komplain dari para pemohon. Dengan demikian penulis
memberikan saran dan solusi agar KBRI Singapura meningkatkan sistem penyelenggaraan
pelayanan secara online yaitu dengan cara perbaikan server antrian online sehingga tidak
sering terjadi down server dan antrian penuh yang mengakibatkan keterlambatan pelayanan
legalisasi surat kuasa perceraian secara online. Memperbaiki SOP dalam pelayanan
kekonsuleran agar pelayanan legalisasi surat kuasa perceraian di Kedutaan Besar Republik
Indonesia (KBRI) Singapura lebih terarah, disiplin dan tepat waktu.

Kata Kunci : Pelayanan Publik; Legalisasi Surat Kuasa Perceraian; Kedutaan Besar
Republik Indonesia

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	20 Oct 2023 06:52
Last Modified:	20 Oct 2023 06:52
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32057

Actions (login required)

View Item