KRISDWIANTORO, AGUSTINUS (2023) DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN MINUMAN KERAS SECARA ILEGAL (Studi Penelitian di Polres Purbalingga). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100124_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100124_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (370kB) | Download (370kB)

Abstract

Salah satu masalah yang menjadi sangat memprihatinkan dan harus mendapat
perhatian khusus dari pemerintah ialah masalah minuman keras yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat luas khususnya di masyarakat Indonesia. Peredaran
minuman keras yang tidak terkendali berdampak pada alkoholisme dalam masyarakat
dan kejahatan yang terkait dengan minuman keras. Hal tersebut sekarang yang
menjadi tugas dari aparat kepolisian untuk selalu senantiasa aktif dalam
mengatasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan
peredaran minuman keras secara politik hukum nasional dan daerah, (2) bentuk
penegakan hukum oleh Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras
secara ilegal, (3) kendala yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan penegakan
hukum terhadap peredaran minuman keras ilegal.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Peraturan yang berkaitan dengan
pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol, yaitu Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 71/MIND/PER/7/2012

tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman
Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27
47/MDag/Per/5/2018 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan
Pengendalian Minuman Beralkohol, serta Perda yang beragam untuk tiap daerahnya.
(2) Melakukan razia terhadap peredaran miras ilegal yaitu Upaya kepolisian untuk
mengurangi angka kejahatan yaitu dengan dilakukannya razia terhadap miras-miras
ilegal. Melakukan penertiban terhadap penjual miras yang tidak sesuai dengan aturan
yaitu penjual minuman keras yang tidak memiliki izin mempunyai peran serta dalam
kejadian pesta miras dikarenakan pemerintah tidak dapat mengontrol secara langsung
barang yang di jual. (3) Sering terjadinya gagal razia karena terjadinya bocornya
informasi tentang operasi penertiban atau razia yang akan dilakukan oleh pihak
Kepolisian dimana, Dalam melakukan razia penertiban minuman keras di
Purbalingga aparat kepolisian selalu mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik
kios, cafe, hotel. Sanksi yang diberikan umumnya tidak memberikan efek jera kepada
para penjual minuman keras ilegal.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peredaran, Minuman Keras Ilegal.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:27
Last Modified:	19 Oct 2023 07:27
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32052

Actions (login required)

View Item