PRIYONO, AGUS (2023) KONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS ELEKTRONIK WUJUD KONSEP DIGITALISASI (Studi Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Wonosobo). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100123_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100123_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (30kB) | Download (30kB)

Abstract

Secara teknis, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) masih memiliki
problematika dalam mencapai kelancaran pelaksanaannya. Pemberlakuan tilang
berbasis elektronik yang dilakukan oleh polisi di jalan raya sampai sekarang belum
efektif, dalam menegakan peraturan perundang-undangan, belum mencapai suatu
kedisiplinan yang dicita-citakan oleh masyarakat pengguna jalan raya. Perkembangan
tilang harus semakin dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan
pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang.

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
(1) konstruksi yuridis pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement, (2)
problematika kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement secara yuridis dan
implementatif, (3) solusi dalam mengatasi problematika kebijakan Electronic Traffic
Law Enforcement sebagai konsep digitalisasi penegakan pelanggaran lalu lintas.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang
diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh
pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Peraturan terkait
diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement dalam Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat dalam Pasal
272 ayat 1 dan 2 serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
(2) Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) sejauh ini belum merata,
dapat dilihat dari kamera CCTV yang dipasang, kamera pengintai (CCTV) di daerah
yang telah memberlakukan tilang elektronik belum seluruhnya otomatis pengenalan
plat nomor kendaraan (ANPR), kamera Check Point dan pemantauan kecepatan
(speed radar). Hanya beberapa titik yang kamera pengintainya mampu memantau
kecepatan (speed radar), chect point dan pengenalan plat nomor kendaraan (ANPR)
sedangkan persimpangan lalu lintas sangat banyak. (3) Dalam hal keterbatasan sarana
dan prasarana yang membutuhkan anggaran besar, polri dapat bekerja sama dengan
pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam penegakan
Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), namun sebelumnya setiap polri harus
menghitung secara detail kebutuhan yang dibutuhkan di wilayah hukumnya.

Kata Kunci: Konstruksi, ETLE, Konsep Digitalisasi.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto | nidn0605036205
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:26
Last Modified:	19 Oct 2023 07:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32051

Actions (login required)

View Item