MUSTAFA, AGUS (2023) PERAN PENEGAK HUKUM DALAM UPAYA PELAKSANAAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302100121_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302100121_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (48kB) | Download (48kB)

Abstract

Proses penegakan hukum terkait restitusi belum berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim tidak mempertimbangkan
penderitaan dan kerugian yang dialami korban untuk ganti rugi (restitusi). Selain
itu, regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tidak
merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit
untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya
pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna
merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodasi
perlindungan terhadap korban. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji
dan menganalisis penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak restitusi bagi
korban tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking) dan Untuk
mengkaji dan menganalisis pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang (Human Trafficking)
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis
Sosiologis, spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriftif analistis, data yang
digunakan adalah data primer dan data sekunder, menggunakan pengumpulan data
dengan wawancara dan studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif,
permasalahan dianalisis dengan teori, penegakan hukum dan kepastian hukum.
Hasil penelitian ini menunjukkan Perlu adanya peranan Penegak hukum di
tingkat kepolisian, penuntut umum dan Hakim agar penerapan restitusi dapat
diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dan Penegakan hukum
yang dilakukan oleh Pengadilan belum memberikan perlindungan secara serius
bagi korban tindak pidana perdagangan orang. Dalam menjatuhkan sanksi
terhadap terdakwa, hakim hanya fokus pada penghukuman kepada terdakwa
Saran: (1) Bagi aparat penegak hukum seharusnya memberikan pemahaman
kepada korban untuk menuntut haknya dalam memperoleh restitusi dan Hakim
sebagi pemberi putusan lebih tegas dalam memberikan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana perdagangan orang. (2) Perlunya dibuat peraturan pelaksana
tersendiri terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan dan
hakim, sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara
maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana
perdagangan orang.

Kata Kunci: Pelaksanaan Restitusi, Permohonan Restitusi, Perdagangan
Orang

Dosen Pembimbing:	Djunaedi, Djunaedi | nidn0617106301
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 07:24
Last Modified:	19 Oct 2023 07:24
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32049

Actions (login required)

View Item