UTOMO, PRAYOGA DWI (2023) PERAN SYAHBANDAR DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENGAWASAN KESELAMATAN KEAMANAN PELAYARAN (Studi Kasus Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Ilmu Hukum_30302000566_fullpdf.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302000566_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Ilmu Hukum_30302000566_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Ilmu Hukum_30302000566_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (49kB)

Abstract

Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Namun
masalah kelautan atau wilayah laut tidak dimiliki oleh setiap negara, hanya
negara-negara tertentulah yang mempunyai wilayah laut yaitu negara di mana
wilayah daratnya berbatasan dengan laut. Laut adakalanya merupakan batas suatu
negara dengan negara lain dengan titik batas yang ditentukan melalui ekstradisi
bilateral atau multilateral yang berarti pula merupakan batas kekuasaan suatu
negara, sejauh garis terluar batas wilayahnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana peran Syahbandar dalam penegakan hukum dan
pengawasan keselamatan keamanan pelayaran dan untuk mengetahui kendala
peran Syahbandar dalam penegakan hukum dan pengawasan keselamatan
keamanan pelayaran di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Tanjung Emas.
Berdasarkan penggunaan metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa
peran Syahbandar sangatlah penting karena keamanan dan keselamatan pelayaran
adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan-tindakan yang di lakukannya
adalah/agar untuk meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap
hal-hal yang berhubungan dengan pelayaran. Tugas pengawasan yang di lakukan
Syahbandar dalam rangka pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan
operasional transportasi laut sangatlah penting. Syahbandar dalam tugasnya harus
juga memastikan kesadaran para pemkai jasa transportasi laut seperti perusahaan,
pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundangundangan

yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran yang pada umumnya
masih rendah.

Dari hasil penelitian dan pembahasan bahwa peran Syahbandar dalam
penegakan hukum dan pengawasan keselamatan keamanan pelayaran di Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas adalah suatu
keadaan terpenuhinya persyatan keamanan dan keselamatan yang berhubungan
dengan angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim (UndangUndang
Republik
Indonesia
Nomor
17
Tahun
2008
Tentang
Pelayaran
Pasal
(1)

Ayat

(32). Keamanan dan Keselamatan merupakan hal yang utama dalam
transportasi, bukan hanya lingkup nasional, juga termasuk Internasional. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
pasal (17), keselamatan dan keamanan pengangkutan perairan baru dapat terjadi
ketika persyaratan kelaiklautan kapal dan kenavigasian terpenuhi.
Kata Kunci : Syahbandar; Penegakan Hukum; Pengawasan Keamanan
Pelayaran.

Dosen Pembimbing: Musofiana, Ida | nidn0622029201
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User: Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited: 19 Oct 2023 02:25
Last Modified: 19 Oct 2023 02:25
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32017

Actions (login required)

View Item View Item