Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi
yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kuranga maka baru
dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan bahwa Hukum Pidana itu
merupakan ultimum remedium. Salah satu permasalahan yang muncul yang
berkaitan dengan tindak pidana pencurian, adalah penjatuhan sanksi pidana oleh
hakim dalam kasus-kasus tindak pidana pencurian ringan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi
pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Sragen dalam pemeriksaan perkara tindak
pidana pencurian. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menjatuhkan
sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Sragen.
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi
penelitian deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Metode
Pengumpulan Data menggunakan studi dokumen. Analisis Data menggunakan
pendekatan kualitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Oleh
Hakim Pengadilan Negeri Sragen Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana
Pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal JPU Terdakwa dijatuhi pidana berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Dasar Pertimbangan
Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Di
Pengadilan Negeri Sragen dipengaruhi oleh penyebutan pasal dan peraturan
perundang-undangan yang disebut dengan faktor yuridis, dan keadaan yang
memberatkan dan meringankan hukuman yang merupakan salah satu faktor
non yuridis (faktor subyektif). Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan
untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa. Fakta-fakta yang
meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan fakta-fakta
yang memberatkan dinilai sebagi sifat yang jahat dari terdakwa.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Hakim, Tindak Pidana Pencurian