Asmawi, Asmawi (2023) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM KERANGKA REHABILITASI. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000529_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000529_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (118kB) | Download (118kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap seorang pecandu narkotika harus sesuai
dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari si
pecandu seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai hak asasi manusia, salah satunya adalah
hak seseorang tas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena seorang pecandu
narkotika juga merupakan warga negara indonesia yang harus dilindungi hakhaknya.

Pidana penjara bagi penyalahguna narkotika terbukti tidak dapat
menurunkan jumlah penyalahguna narkotika, dengan dipenjarannya pengguna
narkotika tidak akan menyelesaikan masalah bahkan mungkin akan menimbulkan
masalah yang lain, penegak hukum dan pembentuk undang-undang seharusnya
membedakan antara pengedar dan pengguna serta harus ada perubahan paradigma
di dalam masyarakat terhadap seorang pengguna narkotika.
Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan
dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian
hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan
perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan,
maupun hubungan harmoni perundang-undangan. Spesifikasi dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis.
Rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban penyalahgunaan
narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana kurungan.
Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi yang
menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan kasus narkotika sesungguhnya orang
yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan
pemidanaan penjara yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan
efek yang tidak baik terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk
kesehatan serta kondisi kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut.
Penegakan hukum terhadap kasus pidana narkotika telah dilakukan secara
maksimal oleh aparat penegak hukum dan telah banyak yang mendapat kekuatan
hukum tetap (putusan) di pengadilan. Adanya penegakan hukum ini diharapkan
dapat menjadi pencegah maraknya kasus narkoba, tetapi hal yang terjadi malah
sebaliknya kasus narkoba menjadi semakin meningkat menjangkit jutaan orang
Indonesia. Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia kebanyakan
diberikan sanksi pidana ataupun denda, namun di sisi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahguna, Narkotika.

Dosen Pembimbing:	Laksana, Andri Winjaya | nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	19 Oct 2023 01:33
Last Modified:	19 Oct 2023 01:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31987

Actions (login required)

View Item