Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan pidana yang sangat mengancam
pertumbungan negara sehingga dalam penanganannya membutuhkan hukum yang
dapat menimbulkan efek jera. Kemunculan KUHP baru menjadi sebuah permasalahan
baru karena aturan di dalamnya memiliki substansi yang dapat memperingan hukuman
bagi pelaku tindak pidana korupsi dibandingkan dengan peraturan tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi sebelumnya. Pembaharuan aturan tersebut
seharusnya dapat memperbaiki hukuman yang ada dengan menambahkan skala
hukuman yang ada sehingga dapat memberikan efek jera yang lebih besar terhadap
pelaku tindak pidana korupsi.
Adanya permasalahan tersebut membuat penulis melakukan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian berupa pendekatan yuridis normatif yaitu dengan
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau
data sekunder. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui studi
kepustakaan/library research yang menelaah (terutama) data sekunder berupa bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dimana keduanya mengumpulkan data
baik dari undang-undang, jurnal, buku, maupun sumber kepustakaan lainnya.
Hasil penelitian yang di dapat adalah perubahan yang terjadi pada UndangUndang

pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat memenuhi rasa keadilan
bagi masyarakat. Kemunculan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dirasa
menjadi sebuah kemunduran bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi karena
beberapa pasal mengenai pemidanaannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi
mempermudah atau memperingan hukuman yang di jatuhkannya. Perubahan tersebut
antara lain adanya pengurangan minimal pidana terhadap penjatuhan pidana penjara
kepada terdakwa dan pengurangan minimal hukuman pidana denda. Selain itu dalam
KUHP baru tersebut menambahkan maksimal hukuman pidana denda namun tidak
dengan pidana penjaranya. Perubahan terhadap substansi-substansi lainnya juga
dilakukan berupa pengubahan pidana yang bersifat campuran menjadi hanya pidana
kumulatif.
Kata Kunci: Kebijakan, Pidana, Korupsi, Keuangan, Negara