Hakim dalam memutuskan perkara sering terjadi disparitas pidana.
Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan
sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan
hakim diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa
dapat memperoleh kepastian hukum.
Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui disparitas pidana
dalam putusan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Pengadilan
Negeri Pati. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan di
Pengadilan Negeri Pati.
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi
penelitian deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data menggunakan data primer
dan sekunder. Metode Pengumpulan Data menggunakan wawancara, penelitian
kepustakaan dan studi dokumen. Adapun lokasi dan subyek penelitian adalah di
Pengadilan Negeri Pati dengan Analisis Data menggunakan analisis Kualitatif
yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli / responden dikaitkan dengan
kajian-kajian secara ilmiah.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Disparitas Pidana Dalam Putusan
Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Pengadilan Negeri Pati
dari kedua putusan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa masalah penetapan sanksi
pidana dan tindakan pada tahap kebijakan legislasi, perumusan ketentuan
sanksinya banyak dipengaruhi oleh konsep atau rancangan undang-undang yang
diajukan ke lembaga legislatif tersebut. Pengaruh yang paling menonjol adalah
keberagaman jenis dan bentuk sanksinya. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam
Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan
Di Pengadilan Negeri Pati maka hakim Pengadilan Negeri Pati menerapkan
pidana sudah sesuai dengan aturan hukum, dan pertimbangan hakim tersebut
memiliki dasar pembenaran yang jelas.Karena itu tidak selalu dan tidak semua
disparitas pidana dianggap salah dan menyimpang dengan aspek yuridis,
sosiologis dan filosofis. Yang penting ketika hakim menerapkan pidana harus
menggunakan pedoman yang jelas, objektif, dan transparan.

Kata Kunci : Disparitas Pidana, Putusan, Tindak Pidana, Pencurian
Dengan Kekerasan