AZ-ZAHRA, REVIA RIYANA (2023) MERGER PERUSAHAAN PUBLIK DAN DAMPAK HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000385_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000385_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (397kB) | Download (397kB)

Abstract

Perdagangan bebas sudah banyak terjadi di Indonesia, persaingan usaha
diantara perusahaanpun semakin ketat Penggabungan atau penggabungan
perusahaan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perseroan
atau lebih untuk bersatu menjadi suatu bisnis yang baru. Penggabungan ini
merupakan salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan guna memperluas
jaringan usaha serta meningkatkan sinergisme perusahaan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah
metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan
dilakukan dengan mencari referensi yang mendukung muatan materi penelitian ini
melalui berbagai literatur seperti buku, bahan ajar perkuliahan, artikel, jurnal,
skripsi, tesis, disertasi, dan Undang-Undang terkait.
Merger adalah salah satu cara merekstrukturisasi perusahaan yang memiliki
daya tarik yang cukup kuat dalam lingkungan dunia usaha. PT hasil merger tidak
mungkin menampung semua karyawan, oleh karena itu adanya PHK. Untuk
melindungi hak-hak pekerja telah diatur didalam UU Nomor 13 Tahun
2003. Pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat kesalahan atau keberatan
anggota direktur dalam menjalankan tugas pengurusan PT, dapat mengajukan
gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif) kepada anggota direktur
sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Ayat (6) UU PT. Mekanisme hukum
penggabungan perusahaan (merger) harus dilakukan sesuai prosedur yang tertera
dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan
pelaksananya PP No. 27 Tahun 1998. Dalam penggabungan perseroan
terbatas, pemegang saham minoritas dan karyawan memiliki posisi yang
lemah. Untuk mengantisipasinya, UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan
Terbatas dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah mengatur
terkait upaya yang dapat dilakukan apabila berada dalam posisi yang dibalik
maupun diperlakukan secara tidak adil.

Kata kunci : Merger, Penggabungan Usaha, Karyawan, Pemegang saham
minoritas

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	18 Oct 2023 02:27
Last Modified:	18 Oct 2023 02:27
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31890

Actions (login required)

View Item