Negara Indonesia merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang­
undang Dasar 1945, Cara untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur di
Indonesia dengan adanya keserasian dan keseimbangan dari berbagai bidang
kehidupan, yang diantaranya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Perwujudan
keseimbangan dan keserasian dalam bidang ekonomi dan keuangan tidak bisa
lepas dari peran Bank. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui
prosedur Pelaksanaan Lelang objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang, keabsahan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan di
Kantor Pelayanan Negara dan Lelang, penentuan harga limit lelang objek Hak
Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang.
Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris dengan spesfikasi deskriptif analitis terhadap bahan hukum dan
perdata dengan menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan atau
perundang-undangan atau hukum yang ada berlaku secara efektif,
menggambarkan dan mclaporkan sccara rinci dan sitematis.
Hasil dari penclitian ini adalah Berdasarkan Prosedur Pelaksanaan Lelang
Objek Hak Tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Semarang diketahui pelaksanaaan lelang Hak Tanggungan dilakukan menurut
Pasal 6 Undang-undang Hak Tangungan. Kcabsahan Pelaksanaan Lelang Hak
Tanggungan di Kantor Pelayanan Negara dan Lelang Kota Semarang berdasarkan
ketentuan dalam pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang dilaksanakan
oleh Kantor Pelayanan iekayaan Negara dan Lelang Semarang terlepas apakah
telah memperoleh
fiat dari Ketua Penpadilan Negeri atau belum adalah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 HIR, sehingga Hak Tanggungan
berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan yang dilakukan Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang tersebut tidak sah, dan dapat
dimohonkan pembatalan
lelannya di Pengadilan Negeri Semarang. solusi
masalah menyerahkan obyek rawan konflik ke Pengadilan Negeri dan dibuat
peraturan perundangan sccara khusus mengatur
lelang Hak Tanggungan.
Penentuan Harga Limit Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan pada Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang ditentukan oleh Pemohon
Lelang dengan syarat tidak di baswah nilai likidasi.
Kata Kunci : Pelaksanaan L.clang, eabsaan Lelang, Hak Tanggungan.