Amaliah, Retno Nova (2023) IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG IBU KARENA TERLILIT HUTANG DI KEJAKSAAN NEGERI GROBOGAN. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900292_fullpdf.pdf Baca Disini (3MB) | Download (3MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900292_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (60kB) | Download (60kB)

Abstract

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia
menerima hukum sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan
dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Permasalahan yang muncul di
masyarakat tiap tahunnya semakin meningkat, salah satu diantaranya yaitu tindak
pidana pencurian yang marak di lingkungan masyarakat sekitar. Pelaku tindak
pidana tersebut tidak mengenal gender maupun umur. Proses peradilan untuk
permasalahan tindak pidana yang terdapat didalam 362 KUHP tentang Tindak
Pidana Pencurian (biasa) tersebut saat ini memudahkan masyarakat kelas bawah
dengan cara melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat serta ahli hukum untuk
bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan tidak memberatkan satu sama
lain yang disebut restorative justice (keadilan restoratif).
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosiologis, yakni
penelitian hukum yang berdasarkan data sekunder sebagai awalnya, kemudian
dilanjutkan dengan data primer. Dalam penelitian ini ingin mencari hubungan
antara berbagai variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari observasi
langsung dan wawancara.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal penanganan tindak
pidana dilakukan dengan cara survei ke lokasi (rumah) tersangka, jika seseorang
yang melakukan tindak pidana tersebut tingkat perekonomiannya jauh dari kata
layak, maka dapat diberikan keadilan restoratif dari Jaksa sebagai penuntut, dan
jika sebaliknya, maka akan di tindak lanjut secara penal. Terkait penanganan dari
tindak pidana tersebut juga tidak terdapat kendala yang berarti, dikarenakan unsur
tindak pidana sudah dipulihkan, dan keadilan bagi tersangka dalam bermasyarakat
juga dijamin oleh Jaksa yang menangani serta diterima baik oleh masyarakat.
Selain hal tersebut, faktor yang menjadi pertimbangan Jaksa untuk merestorative
justice tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang ibu karena terlilit
hutang memenuhi untuk tersangka dikenakan Peraturan Kejaksaan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah meminta Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan untuk
menyelenggarakan gelar ekspose agar segera mengeluarkan Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan (SKP2).

Kata kunci : Implementasi, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian

Dosen Pembimbing:	Wahyudi, Trubus | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 Oct 2023 02:53
Last Modified:	13 Oct 2023 02:53
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31687

Actions (login required)

View Item