Kamaluddin, Muhammad Risyad (2023) IMPLEMENTASI PERJANJIAN ANTARA PEMILIK KAPAL DAN ABK DALAM PENANGKAPAN IKAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI PPN KEJAWANAN CIREBON. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900239_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900239_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (218kB) | Download (218kB)

Abstract

Kota Cirebon memiliki salah satu pelabuhan besar yang ada di Indonesia, yaitu
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanan. Oleh karena itu kota Cirebon
termasuk ke dalam kota yang memiliki potensi besar terhadap hasil perikanan.
Masyarakat pesisir kota Cirebon tentu bergantung pada sektor perikanan, dilihat
dengan adanya potensi tersebut. Sumber pendapatan masyarakat pesisir/nelayan
ditentukan berdasarkan produktivitas kegiatan perikanan, salah satunya adalah
kegiatan penangkapan ikan. Dalam kegiatan penangkapan ikan dikenal istilah bagi
hasil. Pola kerjasama dengan sistem bagi hasil pada masyarakat nelayan didasarkan
atas kebiasaan setempat dan sangat sulit dihindari. Hal tersebut yang tentunya dapat
menghambat perubahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sistem
perjanjian bagi hasil usaha perikanan yang berlaku di Kota Cirebon, khususnya
pada nelayan yang berlabuh di PPN Kejawanan

Analisis data yang digunakan adalah analisis dengan menggunakan model
pendekatan induktif yang dimana proses pemerolehan data yang dibutuhkan berasal
dari lapangan menggunakan metode survei dengan sasaran responden pelaku usaha
perikanan (nelayan) di PPN Kejawanan. Metode survei merupakan cara
pengumpulan data di mana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan
kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan rancangan analitik, karena bertujuan untuk
menganalisis pemahaman pelaku usaha perikanan terhadap undang-undang yang
mengatur sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di PPN Kejawanan
Cirebon, hampir seluruh nelayan yang menjadi responden dalam penelitian ini
menyatakan bahwa kegiatan bagi hasil yang dilakukan di PPN Kejawanan Cirebon
tidak menggunakan perjanjian di bawah naungan hukum dan tidak mengacu pada
Undang – Undang No 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil di Bidang Perikanan.
Perjanjian hanya dilakukan secara lisan yang berlandaskan kepercayaan. Terdapat
resiko kerugian yang dihadapi pemilik kapal adalah dimana adanya ABK yang
melarikan diri sebelum melaut sedangkan mereka telah mendapat pinjaman di awal
sebelum berangkat melaut yang diberikan pemilik kapal, tentu hal tersebut tidak
bisa dibawa ke ranah hukum dikarenakan kurangnya bukti seperti bukti perjanjian.

Kata Kunci: Bagi Hasil; Hukum Perjanjian; Nelayan.

Dosen Pembimbing:	Purnawan, Amin | nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	13 Oct 2023 03:32
Last Modified:	13 Oct 2023 03:32
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31639

Actions (login required)

View Item