Utama, Marsa Rigga (2023) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Dmk). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900204_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900204_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (294kB) | Download (294kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Dmk dan kendala - kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian
yang dilakukan oleh anak terhadap putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN
Dmk.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Demak. Untuk mencapai
tujuan dari penelitian tersebut peneliti mengunakan metode penelitian Yuridis
Sosiologis. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan metode
pengumpulan data yaitu metode wawancara lansung dengan hakim Pengadilan
Negeri Demak.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa a) penegakan hukum tindak
pidana pencurian yang dilakukan oleh anak putusan nomor 1/Pid.SusAnak/2023/PN
Dmk
adalah
dengan
menerapkan
Undang
–
Undang
Nomor
11

Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tersangka di hukum
dengan hukuman pelatihan kerja di LPKA Kutoarjo, Jawa Tengah selama 8
bulan, dengan Pengawasan Balai Pemasyarakatan. b) kendala – kendala dan
saran dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh
anak putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dmk menurut penulis kendala
– kendala yang ditemui adalah adanya beberapa pertimbangan dari hakim
dalam memberikan sanksi kepada terdakwa anatara lain pertimbangan
psikologis untuk menghindarkan stigma negatif. (Pasal 8 Ayat (3) huruf C
undang - undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak). Pertimbangan sosiala Usia terdakwa saat terjadinya tindak pidana
masih tergolong sebagai Anak sehingga penyelesaian masalahnya diupayakan
diluar proses peradilan. Masyarakat dan aparat pemerintah mendukung
penyelesaian dengan jalan diversi. Namun demikian kepentingan korban juga
harus diperhatikan untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan (Pasal 8 ayat
(3) huruf a undang -undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Keluarga dinilai tidak mampu mengasuh, dan membimbing
anak Korban dan masyarakat setempat mengingkan agar anak mendapatkan
tindakan yang dapat merubah perilakunya. Solusinya, dengan memberikan
penjara hanya selama 8 bulan bukan di lapas tetapi di LPKA Kutoarjo untuk
di berikan bimbingan dan pelatihan karena keluarga dirasa sudah tidak bisa
mengasuh dan membimbing anak tersebut.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian, Anak

Dosen Pembimbing:	Sulchan, Achmad | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 06:12
Last Modified:	12 Oct 2023 06:12
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31612

Actions (login required)

View Item