Kusmiati, Kusmiati (2023) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900191_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900191_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (305kB) | Download (305kB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis dalam
penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang seringkali dinodai oleh oknum-oknum
tertentu dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran selama proses pemilu, salah
satunya adalah politik uang. Inilah salah satu hal yang merugikan proses
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Jadi ketika seseorang melakukan politik
uang, mereka harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan.
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan terkait
pertanggungjawaban pidana bagi pelaku politik uang dan upaya yang dilakukan
oleh penegak hukum pemilu untuk mencegah terjadinya politik uang.
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data
awal, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap
masyarakat, analisis pertanggungjawaban pidana atas kejahatan politik uang dan
upaya yang dilakukan oleh penegak hukum pemilu dalam mencegah terjadinya
politik uang.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana
dalam pemilihan umum di Indonesia sebenarnya belum dilaksanakan secara
optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kasus pelaku politik uang yang
belum sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.
Penegak hukum harus memberikan pemidanaan kepada pelaku yang telah
memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana secara adil sehingga dapat
menimbulkan efek jera sehingga diharapkan ke depan kasus politik uang hilang.
Upaya yang dilakukan oleh para penegak hukum pemilu yang didalamnya
terdapat Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang tergabung dalam GAKKUMDU
adalah pertama, Bawaslu melakukan upaya khusus mulai dari tahap perencanaan
pengawasan hingga tahap pengawasan. Kedua, polisi melakukan upaya
pencegahan seperti yang dilakukan Bawaslu tetapi lebih pada penyelidikan dan
penyidikan. Ketiga, Kejaksaan Agung berupaya bekerja sama dengan Bawaslu
dan Polri dalam memperkuat upaya pencegahan praktik politik uang, melainkan
menindak tindak pidana politik uang.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Pelaku Politik Uang;
Penanggulangan

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	12 Oct 2023 04:09
Last Modified:	12 Oct 2023 04:09
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31593

Actions (login required)

View Item