Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses dan prosedur jaminan
penangguhan penahanan dan membahas tentang kendala dalam proses
penangguhan penahanan dan solusi yang terjadi di Polrestabes Semarang. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur jaminan penangguhan
penahanan, dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam proses penangguhan
penahanan. Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah
penempatan Tersangka atau Terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau
Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya. Penahanan tersebut
merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang
khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut
dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan
hukum. Pasal 31 KUHAP hanya menentukan bahwa tersangka atau terdakwa
dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing
dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan
syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan
tersebut dapat dicabut kembali dan Tersangka atau Terdakwa tersebut dapat
kembali ditahan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
Sosiologis adalah suatu penelitian yang secara dedukatif dimulai analisis terhadap
pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap
permasalahan diatas.
Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa prosedur jaminan
penangguhan penahanan ada dua yaitu jaminan uang dan jaminan orang, untuk
kendala yang terjadi cenderung pada orang yang mengajukan penangguhan
penahanan itu sendiri karena bisa saja orang yang menangguhkan penahanan itu
kabur atau tidak datang ketika dipanggil.

Kata Kunci : Penangguhan penahanan dengan jaminan