Pithaloka, Amelia Eri (2023) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MANIPULASI DATA KEPENDUDUKAN (Studi Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301900039_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30301900039_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (277kB) | Download (277kB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang menggambarkan perlindungan hukum
kepada pemilik data pribadi terhadap manipulasi data kependudukan di Indonesia
dengan analisis perkara Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl yang menjatuhkan
pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) karena terbukti melakukan tindak pidana memanipulasi data
kependudukan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
Yuridis-Normatif. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang
diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum
tersier. Teknik pengambilan data menggunakan studi kepustakaan dan studi
dokumen. Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan
logika berpikir secara deduktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ketentuan tindak pidana
manipulasi data kependudukan diatur dalam hukum pidana positif Indonesia
berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 20
Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UUITE). Tindak
pidana manipulasi data kependudukan ini dapat dibedakan menjadi (a) tindak
pidana oleh pelaku pemberi perintah untuk melakukan perubahan terhadap data
data kependudukan; (b) tindak pidana oleh pelaku penyebarluasan data
kependudukan tanpa hak; dan (c) tindak pidana oleh pelaku pencetak, penerbit
dan pendistribusi dokumen kependudukan; dan (d) tindak pidana sebagai
perbuatan melawan hukum dengan cara memperoleh, mengumpulkan, mengolah
dan menyebarluaskan data kependudukan secara online. (2) Perlindungan hukum
kepada pemilik data pribadi terhadap manipulasi data kependudukan di Indonesia
diberikan secara preventif (pencegahan) dan represif (ketika kasus manipulasi
telah terjadi). (3) Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap kasus tindak pidana
manipulasi data kependudukan dalam Putusan Nomor: 283/Pid.Sus/2021/PN Pkl
sudah tepat yaitu dakwaan alternatif kedua yang dirumuskan dan diancam
hukuman sesuai Pasal 94 jo Pasal 77 UU RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminitrasi
Kependudukan. Selain itu, hakim juga memiliki pertimbangan yang memperingan
hukuman berupa terdakwa mengakui secara terus terang, bersikap sopan dan
menyesalinya; terdakwa sebagai tulang penggung keluarga; serta menggunakan
pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas
dendam. Atas pertimbang-pertimbangan hukum tersebut maka hakim
menjatuhkan pidana yang cukup ringan yaitu penjara maksimal 6 bulan dan denda
sebesar Rp.1.000.000.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Manipulasi; Data; & Kependudukan.

Dosen Pembimbing:	Maerani, Ira Alia | nidn0602057803
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	11 Oct 2023 06:33
Last Modified:	11 Oct 2023 06:33
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31504

Actions (login required)

View Item