Persoalan belum diaturnya perihal ancaman pidana di Indonesia banyak berakibat
pada meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jasa fintech, hal ini
jelas merugikan masyarakat yang merupakan pengguna fintech. Skripsi ini bertujuan
untuk mengetahui dan menganalisa pemberantasan tindak pidana financial technology
di wilayah Kota Semarang telah efektif dan untuk mengetahui dan menganalisa kendala
dan solusi dalam persoalan pemberantasan tindak pidana financial technology di
wilayah Kota Semarang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pada
pendekatan yuridis sosiologis dimana dalam penelitian ini selain menggunakan kajian
terhadap peraturan perundang-undangan terkait juga menggunakan kajian dan analisis
terkait efektivitas keberlakukan hukum dimasyarakat.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pengaturan sanksi pidana
terhadap delik dalam perjanjian fintech belum diatur dengan jelas hal ini terlihat dengan
hanya adanya sanksi administrative di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama
Berbasis Teknologi Informasi. Kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi pelaksanaan
perlindungan pemberantasan pidana berkedok financial technology ialah kelemahan
tumpang tindih aturan, kelemahan minimnya daya jangkau penegakan hukum dalam
kasus penipuan berkedok lembaga financial technology, dan kelemahan pengaruh
globalisasi yang mengakibatkan pertumbuhan lembaga financial technology semakin
tidak terkendali. Solusi terkait persoalan pelaksanaan perlindungan pemberantasan
pidana berkedok financial technology adalah perlu dibuat formulasi aturan terkait
perlindungan debitur atas penyelenggaraan peminjaman online melalui lembaga
financial technology baik di level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
Menteri, peraturan OJK, maupun Perda Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota, perlu
dibuatnya formulasi terkait pengawasan dan penindakan melalui hukum pidana secara
optimal terhadap lembaga financial technology yang illegal dan melakukan perbuatan
melawan hukum secara nyata, dan perlu adanya lembaga kemitraan yang berfungsi
mengawasi, membina, dan menindak apabila ada pelanggaran, serta mengembangkan
melalui penyaringan kelayakan lembaga financial technology.

Kata Kunci: (Efektifitas, Financial Technology, Pidana).