Purwanto, Rach Deni Wahyu (2022) TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di UPPD Kabupaten Demak). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30301609748_fullpdf.pdf Baca Disini (4MB) | Download (4MB)
	Text Ilmu Hukum_30301609748_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (194kB) | Download (194kB)

Abstract

Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh masyarakat, sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk membangun dan
memajukan daerah khususnya di Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Demak, untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Progesif
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui solusi dari hambatan
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Progesif Kendaraan Bermotor di Kabupaten Demak.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber data
diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan
penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis melipui reduksi data, penyajian
Data serta penarikan kesimpulan serta dianalisa secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Progresif meliputi: (a) subjek pajak progresif kendaraan bermotor
roda dua (sepeda motor) dengan batasan 200 cc ke atas ataupun roda empat (mobil) plat
hitam lebih dari satu . (b) Objek pajak progresif kendaraan bermotor diantaranya : a)
Kendaraan bermotor dua dengan kapasitas minimal 200 cc atau lebih, (b) Kendaraan
bermotor roda empat atau Mobil pribadi (plat hitam). Prosedur pelaksanaan pemungutan
pajak progresif kendaraan bermotor di UPPD Kabupaten Demak dengan memberikan
penjelasan dan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. (2) Hambatan dalam
pelaksanaan di UPPD Kabupaten Demak meliputi hambatan internal dan hambatan
eksternal antara lain data wajib pajak didata base tidak sama, kurangnya kesadaran
masyarakat untuk melaporkan bila kendaraan yang dimiliki lebih dari satu, serta
kurangnya informasi tentang adanya pajak progresif. (3) Solusi atau upaya-upaya dalam
mengatasi hambatan tersebut antara lain : 1) Menjalin kerjasama, 2) Sosialisasi lewat
media cetak maupun elektronik dan juga media sosial (medsos), dan 3) Memberikan
informasi melalui lembaran famlet.

Kata Kunci : Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor,. UPPD Kabupaten Demak

Dosen Pembimbing:	Hanim, Lathifah | nidn0621027401
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 5 UNISSULA
Date Deposited:	10 Oct 2023 06:59
Last Modified:	10 Oct 2023 06:59
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/31361

Actions (login required)

View Item