Di Indonesia, Partisipasi Masyarakat yang merupakan elemen krusial dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, belum diatur secara memadai dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan perubahannya maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya. Hal tersebut menyebabkan banyak undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif, sering dicabut dan diganti dan bahkan ditolak oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan aspirasi, suasana kebathinan dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis regulasi yang ada, mengapa belum berbasiskan pada nilai-nilai keadilan, apa saja kelemahan-kelemahan yang saat ini dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal atau yuridis sosiologis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan paradigma konstruktivisme. Hasil temuan menunjukkan sejumlah kelemahan karena Partisipasi Masyarakat ibarat pasal pelengkap di dalam peraturan perundang-undangan tanpa adanya kejelasan mengenai tata cara dan mekanisme dari partisipasi masyarakat tersebut. Lebih jauh lagi bahwa ditemukan adanya ketidakjelasan mengenai konsep partisipasi masyarakat termasuk kandungan nilai-nilai keadilan demokrasi Pancasila yang dikandung, adanya istilah partisipasi yang berbeda-beda dan tidak jelas definisinya serta tidak adanya kewajiban bagi pemrakarsa penyusunan peraturan perundang-undangan untuk melakukan konsultasi publik kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan Rekonstruksi terhadap regulasi Partisipasi Masyarakat dengan menambahkan Ketentuan mengenai Konsultasi Publik sebagai instrumen Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga akan memberikan landasan yang lebih baik atas penyusunan peraturan perundang-undangan, karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta diharapkan akan meningkatkan Kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemerintahan. Melalui Rekonstruksi hukum maka diharapkan akan menghasilkan teori tentang Partisipasi Masyarakat yang Efektif (Effective People Participation).

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat yang Efektif, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Konsultasi Publik dan Nilai-nilai Keadilan.