Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika belum berkeadilan, Untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini, untuk merekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan Restoratif.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah 1) Regulasi Kewenangan Kejaksaan Mengimplementasikan pedoman 18 tahun 2021 terhadap penyalahguna Narkotika yang mana dirasa masih belum berbasis nilai keadilan, disebabkan karena ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 masih harus memerlukan perubahan yang mana dalam hal ini kepada pelaku tersebut seharusnya juga tidak dilakukan pemidanaan penajara melainkan harus diberlakukan sama dengan pasal 127 yakni rehabilitasi medis dan sosial. 2) Kelemahan-kelemahan dalam Regulasi Penghentian Penuntutan Terhadap Penyalah Guna Narkotika yang ada pada saat ini adalah kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. 3) Rekonstruksi regulasi penghentian penuntutan terhadap penyalahguna Narkotika berbasis Nilai keadilan Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu: Kultur masyarakat tempat di mana nilai-nilai hukum itu akan ditegakan, Struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan. Dengan demikian dapat diketahui problematika penegakkan hukum di Indonesia adalah “terjadinya keterpurukan (kebobrokan) supermasi hukum yang ditandai dengban semakin banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyalahguna Narkotika, Penghentian Penuntutan