Dominasi pelaku usaha terhadap konsumen mengakibatkan posisi konsumen lemah, hal ini dikarenakan oleh penguasaan produk yang sepenuhnya berada di tangan produsen. Tujuan dalam penelitian disertasi ini adalah untuk Menganlisis dan menemukan regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen saat ini belum berbasis nilai berkeadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan pelindungan konsumen, dan untuk menemukan rekonstruksi regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan. Paradigma Konstruktivisme, metode penedekatan dalam penelitian adalah social legal reseach. Teori hukum yang digunakan adalah teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum dan teori perlindungan hukum dan hukum progresif. Hasil penelitian menemukan bahwa Regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen belum memberikan keadilan bagi konsumen karena norma hukumnya baik dari substansi, struktur maupun kultur hukumnya tidak memenuhi asas keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Kelemahan-kelemahan Regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen saat ini, adanya kelemahan secara substansi hukum, kelemahan pada struktur hukum dan kelemaham pada kultur hukum. Secara susbtansi hukum, Terjadi pertentangan peraturan perundang-undangan yang satu dengan undang-undang lainnya, atau terjadi pertentangan antar pasal dalam perundang-undangan yang sama. Petentangan antar undang-undang dapat dilihat misalnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Pangan terkait jenis-jenis ganti rugi dan jangka waktu pemberian ganti rugi. Rekonstruksi Regulasi tanggung jawab pelaku usaha dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen seharusnya berorientasi kepada Pancasila. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seharusnya dijadikan patokan terwujudnya asas keseimbangan sekaligus merupakan landasan pembentukan norma hukumnya. Selanjutnya rekonstruksi norma hukum pada Pasal 19 ayat (2), (3) & (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen yang efektif untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berbasis nilai keadilan adalah dengan cara penyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui lembaga BPSK dengan perdamaian, dengan pertimbangan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan banyak mengandung kelemahan-kelemahan.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Perlindungan Hukum, Keadilan