Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka penyempurnaan sistem peradilan pidana yang ada saat ini, hal tersebut selaras juga dengan nilai-nilai Pancasila, secara khusus Sila ke-4 dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Mengapa sistem peradilan pidana Indonesia belum mengatur regulasi restorative justice yang berkeadilan Pancasila?. (2) Bagaimana kelemahan regulasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?. (3) Bagaimana rekonstruksi regulasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana berbasis keadilan Pancasila? Kerangka Teori yang digunakan untuk menganalisis adalah Teori Keadilan Pancasila (Grand Teori), Teori Sistem Hukum (Middle Teori), Teori Hukum Progresif (Aplied Teori). Metode penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan data primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini, sistem peradilan pidana Indonesia belum mengatur restorative justice yang berkeadilan Pancasila dipengaruhi sejarah lahirnya sistem peradilan pidana Indonesia yang berasal dari konsep criminal justice system di Amerika Serikat yang lebih menitikberatkan pada penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum yang diadopsi menjadi sistem peradilan pidana Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kelemahan regulasi sistem peradilan pidana Indonesia dilihat dari 3 komponen sebagaimana teori sistem hukum Lawrence Friedman yang diawali dengan struktur, substansi dan budaya yang mana Polisi, Jaksa, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang memang dipersiapkan menjalankan proses pidana dengan hasil meminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Rekonstruksi regulasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana Indonesia berbasis keadilan Pancasila yang diinginkan terkait sistem nilai dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengadopsi sistem nilai restoratif justice yang terbukti selaras dan bersesuaian dengan nilai-nilai Pancasila dan rekonstrusi pada regulasi norma dalam KUHAP yang akan datang bahwa setiap sub sistem sistem peradilan pidana memiliki kewajiban melakukan upaya penerapan keadilan secara restoratif dalam setiap tahapan proses peradilan yang dijalankan.

Kata Kunci : Rekontruksi, Restorative Justice, Pancasila