Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh korupstor masih memiliki celah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melemahkan posisi lawan politik ataupun bisnis. Rumusan dalam sistem perundang-undangan tindak pidana pidana korupsi kurang jelas membuat para penegak hukum kurang professional dalam menerapkan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN belum berbasis nilai keadilan?, 2) Bagaimanakah kelemahan-kelemahan regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN saat ini?, 3) Bagaimanakah rekonstruksi regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN berbasis nilai keadilan?. Metode penelitian yang digunakan dengan paradigma konstruktivisme, pendekatan yuridis sosiologis dan analisa kualitatif. Hasil penelitian ini adalah : 1) Regulasi penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN belum berbasis nilai keadilan, bahwa Perihal kerugian keuangan negara akan terkait erat dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2) Kelemahan substansi hukum bahwa secara subsransi keberadaan 4 (empat) peraturan perundang-undangan yang bersifat multi-aspek pada BUMN, dan memiliki perbedaan objek pengaturan satu sama lain telah mengakibatkan kesimpangsiuran pertanggungjawaban keuangan BUMN. Kelemahan dari aspek struktur hukum belum adanya sinergitas antar penegak hukum sehingga tidak lagi terkotak-kotak (fragmenter) dan keberadaan paradigma lembaga peradilan tersebut menunjukan struktur hukum lebih dulu hadir namun belum diikuti dengan substansi hukum yang memadai. Kelemahan dari aspek budaya hukum sering bersifat subjektif yang menyoroti antara lain tentang kesetiaan dan loyalitas aparat penegak hukum dalam mengemban serta menjalankan tugas negara, pola perilaku dan profesionalisme aparat, menjadi salah satu masalah utama yang harus dikaji untuk direformasi dan menjadi solusi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam kerangka bisnis BUMN yang integral. 3) Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan pada Pasal 2 dan Pasal 3 dengan mengganti kalimat yang lebih spesifik menjadi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan perusahaan swasta, perusahaan negara dan jawatan. Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 1 ayat 8 dengan menambah kalimat pemeriksaan kekayaaan BUMN yang tidak merupakan kekayaan negara atau kekayaan negara yang dipisahkan sebagai kekayaan badan hukum tersendiri.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Regulasi, Penegakan Hukum, Korupsi, BUMN.