Disertasi yang berujudul Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BUMN Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Nilai Keadilan ini fokus pada analisis regulasi dan kelemahan-kelamahannya, sehingga diharapkan mampu memberikan suatu pemikiran baru yang berkaitan dengan rekontruksi regulasi. Data dikumpulkan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang kemudian diolah menggunakan metode logika berpikir deduktif yang berangkat dari hal-hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat khusus dan selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus). Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu dengan membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan coding, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri dan mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.
Keberadaan BUMN sangat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan dan sebagai penggerak perekonomian nasional, disamping tujuan BUMN dalam mencari keuntungan semata. Adanya kerugian keuangan negara, karena dijadikan modal penguasaan saham pada perusahaan BUMN, dapat menjadi tanggung jawab dari direksi BUMN sebagai wakil dan penanggung jawab penuh dalam pengurusan BUMN.
Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait dengan regulasi perlindungan Direksi BUMN yang merugikan keuangan negara dianggap belum berkeadilan karena belum adanya kejelasan pengaturan mengenai kerugian yang dialami oleh BUMN adalah sama dengan kerugian negara dan masih lemahnya pengaturan mengenai perlindungan direksi BUMN dalam menjalankan BUMN. Kemudian, Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan penerapan regulasi perlindungan hukum terhadap direksi BUMN yang merugikan keuangan negara yang saat ini berlaku adalah kelemahan dalam segi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Sehingga diperlukan Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Direksi BUMN Yang Merugikan Keuangan Negara Berdasarkan Nilai Keadilan adalah pada Pasal 19, Pasal 5 Ayat (2), dan Pasal 97 Ayat (3).
Kata Kunci: BUMN, Direksi, Nilai Keadilan, Korupsi, Keuangan Negara, Rekonstruksi