Disertasi ini mengkaji tentang Rekonstruksi Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Yang Berbasis Keadilan Pancasila. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi terkait dengan perumusan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku Lanjut Usia yang pada saat ini masih dimungkinkan untuk dijatuhi pemidanaan penjara yang menimbulkan adanya ketidakadilan bagi lansia. Selain itu, dalam sistem pemidanaan yang dianut KUHP saat ini masih memiliki kelemahan-kelemahan yaitu kelemahan segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum, sehingga dibutuhkan adanya rekonstruksi regulasi agar dapat memberikan keadilan bagi lansia pelaku tindak pidana..
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, jenis penelitian berupa hukum nondoktrinal, dan pendekatan yuridis-empiris. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Teknik analisis pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan logika deduksi.
Hasil penelitian ini adalah Pengaturan Regulasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Lanjut Usia (Lansia) Masih Dianggap Belum Memenuhi Asas Keadilan karena Faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan harus melihat dari pengaturan hukum positif Indonesia yaitu KUHP. Untuk saat ini KUHP belum mengatur secara khusus mengenai faktor lanjut usia sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Kelemahan-kelemahan terkait pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) saat ini adalah karena adanya kelemahan dalam segi substansi hukum, kelemahan dalam segi struktur hukum dan kelemahan dalam segi budaya hukum. Kelemahan dalam segi substansi hukum terjadi karena faktor KUHP masih menganut sistem retributive dan Belum diaturnya Sistem Restorative Justice dalam KUHP Terhadap Pelaku Lansia. Kelemahan dalam segi struktur hukum karena faktor Aparat Penegak Hukum Cenderung berpaham Positivistik Hukum dan Hak-Hak Lansia dalam Sistem Pemidanaan Masih terabaikan. Kelemahan dalam segi budaya hukum adalah karena faktor Faktor Pertimbangan Psikologis Lansia dan faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Lanjut Usia masih Kurang Rekonstruksi pengaturan regulasi penerapan sanksi pidana terhadap pelaku lanjut usia (lansia) yang berbasis pada keadilan Pancasila melalui Uraian beberapa pasal demi pasal dalam Permenkumham nomor 32 tahun 2018 tentang perlakuan bagi tahanan dan narapidana lanjut usia memberitahukan kepada kita terhadap perhatian pemerintah kepada warga negara yang sedang bermasalah. Indonesia adalah negara hukum yang selalu mengedepankan persamaan didalam hukum tanpa ada keberpihakan. Kemudian untuk melihat dan mengetahui apakah permenkumham tersebut sudah sesuai dengan tujuan hukum yaitu terpenuhinya keadilan hukum maka perlu dilakukan analisis secara sistematis berdasarkan nilai-nilai keadilan yang ada
Kata Kunci: Tindak Pidana, Lansia, Keadilan