Tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk menganalisis dan menemukan Regulasi dana pasca operasional kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi yang belum berbasis nilai keadilan, Kelemahan-kelemahan Regulasi dana pasca operasional kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi saat ini, dan untuk menemukan Regulasi dana pasca operasional kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi yangberbasis nilai keadilan. Paradigma Konstrukstivisme, dengan metode pendekatan social legal research, data primer dan sekunder. Teori Keadilan sebagai grand teori. Teori Sistem Hukum dan teori bekerjanya hukum sebagai middle teori, serta teori hukum progresif sebagai apllaid teori. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Regulasi dana pasca operasional kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi yang belum berbasis nilai keadilan, andanya beban tanggungjawab yang tidak proposional antara kontraktor lama dengan kontraktor baru. Sebagaiman dalam penormaan Pasal 17 ayat (3) peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 15 tahun 2018. (2) Kelemahan-Kelemahan Regulasi Dana Pasca Operasional Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas saat ini, seubtansi hukum Dalam Pasal 17 ayat (3) Permen ESDM 2018 secara explisit menyatakan, bahwa kewajiban untuk melakukan Kegiatan Pasca Operasi dan pencadangan Dana Kegiatan Pasca Operasi dilaksanakan oleh “Kontraktor baru”. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) seolah-olah menghapus kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh “kontraktor lama” dan mengalihkan kewajiban pasca operasi kepada “kontraktor baru”. Sehingga peraturan menteri dan kontrak kerja sama menjadi tumpang tindih. Struktur hukum dan kultur hukum. (3) Rekonstruksi regulasi dana operasional pasca pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berbasis nilai keadilan. Dengan melakukan rekontruksi pada Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dengan menambahkan beban tanggungjawab secara proposional antara kontraktor lama dengan kontraktor baru. Sebagaimana rekontroksi pada Pasal 17 ayat (3)tersebut dibawah ini: Terhadap Dana Kegiatan Pasca Operasi yang telah dicadangkan oleh Kontraktor sebelumnya pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikembalikan oleh Kontraktor baru yang mengelola Wilayah Kerja tersebut kepada kontraktor lama.

Kata Kunci: Rekonstruksi;nilai keadilan;ESD;hulu;dana opersional;