Hadirnya Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya dalam tindak pidana belum dapat memberikan keadilan yang mana perbuatan pidana yang hanya dapat dituntut dari pihak yang berkepentingan atau korban.
Tujuan Disertasi ini pertama, untuk menganalisis regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif belum berbasis nilai keadilan bagi pencipta karya kedua untuk menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi tindak pidana hak cipta upaya peningkatan ekonomi kreatif di Indonesia? Ketiga untuk melakukan rekonstruksi regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif berbasis nilai keadilan tindak pidana bidang hak cipta berbasis keadilan
Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan socio legal research .paradigma penelitian kontruksivisme adapaun teori yang digunakan dengan menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai “Grand Theory”; Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman sebagai “Midle Theory”; Teori Hukum Progresif dan teori pemidanaan “Aplication Theory”.
Adapun temuan penelitian pertama regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif belum berbasis nilai keadilan karena untuk pelanggaran hak cipta tidak dapat di proses dan dituntut apabila tidak ada permohonan dari pencipta karya atas hasil ciptaanya yang dilanggar yang mana para aparat hukum hanya bersifat menunggu dari pihak yang berkepentingan kedua Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Hak Cipta Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Di Indonesia adalah para apartur hukum dan pelaksana peraturan belum dapat menjalankan secara maksimal peraturan Pasal 112 pelanggaran yang bersifat komunal dan Pasal 120 menunggu pengaduan terlebih dahulu dari pemohonan yang merasa dirugikan masyarakat belum dapat menerima penerapan delik aduan sebagai delik pidana dalam Hak cipta. Ketiga rekonstruksi regulasi tindak pidana hak cipta sebagai upaya peningkatan ekonomi kreatif berbasis nilai keadilan tindak pidana bidang hak cipta berbasis keadilan a)Rekonstruksi nilai regulasi tindak pidana dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarat dan pelaksanaan pengakan hukum.b) Rekontruksi norma dalam Pasal
112 tentang pelanggaran hak cipta komunal yang tidak di proses khususnya kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya dalam frasa “delik aduan” yang di bagi menjadi delik biasa.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pidana, Regulasi, Rekonstruksi