Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak azazi manusia. Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan yang paling marak dengan tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis (1) pengaturan hukum tindak pidana human trafficking di Indonesia, (2) proses hukum pidana terhadap tindak human trafficking dengan wujud prostitusi, (3) kendala proses peradilan hukum terhadap tindak human trafficking prostitusi.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual berupa perdagangan (trafficking) diatur dalam Pasal 2. Terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. (2) Pada perkara nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Smg, bahwasanya kasus tersebut memang memenuhi unsur pada Undang-undang perdagangan orang dan perbuatan cabul sebagai bentuk pencaharian namun dalam hal ini hakim hanya menjatuhkan amar putusan berdasarkan pada substasi prostitusi pada Pasal KUHP. Menelaah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara sepintas sudah bersifat komprehensif dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Pengenaan sanksi bagi pelaku (trafficker) sudah sangat berat, dibandingkan dengan pengenaan sanksi dalam KUHP. (3) Peran pemerintah untuk memberikan penghidupan dan kompensasi terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam hal penghidupan sehari-hari maupun dalam hal pendidikan, dan sistem pemerataan lapangan kerja sehingga Hak Asasi Manusia setiap orang dapat terpenuhi oleh pihak negara, jika sandang, pangan, dan papan terpenuhi maka dari situ terbentuk moral yang baik sehingga seseorang dapat berfikir secara dua kali untuk terjun ke dalam dunia prostitusi.

Kata Kunci: Pidana, Human Trafficking, Prostitusi.