Penerapan Restoractive Justice terhadap penyalahguna Narkotika adalah sebuah proses dimana fokus kepada pemulihan para pihak dalam hal ini adalah korban - korban penyalahgunaan Narkotika. Dari defenisi diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dengan mengunakan Restorative justice lebih mengutamakan kepada pendekatan sisi humanis tanpa meninggalkan nilai - nilai kemanfaatan dan keadilan hukum oleh personil di direktorat reserse narkoba polda Sumatera Utara itu sendiri.
Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis Peraturan dan Penerapan Restoractive Justice Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi Di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara) dan faktor kendala yang dihadapi personil Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan jajaran dalam menerapkan Restoractive Justice Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara (Studi Di Direktorat Reserse Polda Sumatera Utara).
Penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analitis, dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, melihat pada Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang - Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Undang - Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Perkap No 8 Tahun 2021 Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan – peratiran terkait. Dari hasil penelitian di peroleh, bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara dan jajaran sudah menggunakan instrumen hukum pidana berdasarkan keadilan restoratif serta peraturan perundang undangan terkait dalam melakukan tugas pokok fungsi dalam mengedepankan pemulihan para pihak atas dasar urgensitas tinggi dari masyarakat sekaligus meningkatkan citra positif polri di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penerapan Restoratif Justice, Narkotika.