Korupsi merupakan tindak pidana yang berdampak negatif karena merugi-kan keuangan negara dan rakyat. Pelaku tindak pidana korupsi memanfaatkan kewenangan dan jabatan untuk memperkaya diri, sehingga bagi pelaku harus di-berikan sanksi pidana yang berat, yakni dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu urgensi dan penerap-an pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang diberikan pemerintah kepada terpidana pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian di-analisis secara kualitatif menggunakan teori keadilan dan teori hak asasi manusia.
Hasil penelitian ini adalah: (1) urgensi pidana tambahan berupa pen-cabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang diberikan pemerintah kepada terpidana pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia, karena korupsi me-rupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan negara karena meng-hambat upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, dan merugi-kan hak-hak asasi rakyat Indonesia (hak untuk mendapatkan kesejah-teraan), maka pencabutan hak-hak tertentu terhadap terpidana tindak pidana korupsi sangatlah penting untuk agar tidak terjadi praktik korupsi secara berulang oleh para pejabat publik atau penyelenggara negara; (2) penerapan pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang diberikan pemerintah kepada terpidana pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia harus dilakukan dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan tidak boleh membahayakan esensi hak sebagaimana disebutkan Siracusa Principles. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu terpidana pada tindak pidana korupsi diterapkan dengan mendasarkan pada ketentuan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan undang-undang terkait, disertai dengan persyaratan dan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Hak, Korupsi, Pidana Tambahan, Terpidana