Kebijakan dalam agraria tanpa disadari berpotensi menimbulkan terjadinya konflik besar-besaran. Hal tersebut akan berdampak bagi sebagian besar komunitas suatu masyarakat, diantaranya ialah masyarakat hukum adat. munculnya sebuah konsep yang disebut “Hak Ulayat Negara”, maka kewenangan dan keputusan kepala adat yang memimpin persekutuan adat dalam penggunaan tanah ulayat untuk kepentingan masyarakat adat beralih kepada negara. Bagi masyarakat adat ini merupakan sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Dalam hal tersebut masyarakat adat khususnya masyarakat samin melakukan perlawanan baik secara terang-terangan ataupun dengan cara musyawarah untuk mempertahankan hak-haknya.
Dari hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganasilis secara yuridis mengenai kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional terhadap eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin di pegunungan karts kendeng Rembang, dengan rumusan masalah:1) Bagaimana eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional ?. 2) Bagaimana Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat adat suku samin terhadap kebijakan penerapan hukum pertanahan nasional dan solusinya ?.Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, dengan metode pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan tersebut adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa:1) eksistensi hak ulayat masyarakat adat terhadap kebijakan hukum pertanahan nasional terdapat dua kemungkinan, eksistensi hak ulayat yang melemah atau eksistensi hak ulayat menghilang. Melemah karena pemerintah dinilai kurang dalam melindungi hak ulayat. Menghilang karena menguatnya hak-hak perorangan sehingga tanah ulayat didaftarkan atas nama individu. 2) Problematika eksistensi hak ulayat masyarakat samin menghilang karena masyarakatnya telah terjadi perubahan sosiologis, dari masyarakat mekanik menjadi organik. Solusi secara khusus, masyarakat samin harus merawat, menjaga, melestarikan, mengelola, serta memanfaatkan tanah ulayatnya agar hak dari tanah ulayatnya tidak menghilang. Solusi secara umum, pemerintah diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat adat. menentukan perundang-undangan khusus yang membahas secara tuntas hak ulayat.

Kata Kunci: Hukum pertanahan, eksistensi hak ulayat, masyarakat samin,