Konsumen yang membeli tanah atau bangunan melalui sistem kredit semestinya belum memiliki Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan antara developer dan konsumen, sehingga untuk mensiasati persoalan tersebut maka developer membuat kesepakatan dengan konsumen guna membuat perjanjian atas tanah beserta bangunan yang disebut Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan penelitiani ni untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara developer dan pembeli terhadap objek tanah yang masih dalam proses pemecahan dan mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta Pengikatan Jual Beli yang objek tanahnya masih dalam proses pemecahan.
Jenis penelitian yaitu yuridis sosiologis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah yang dibuat Notaris diakui sebagai perjanjian yang sah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli bertujuan mengikat antara penjual dan pembeliyang bersifat sebagai perjanjian pendahuluan guna mempersiapkan perjanjian utama/ perjanjian pokok yang nantinya akan dilakukan, dalam hal ini adalah Akta Jual Beli. Peran Notaris dalam pembuatan PPJB yaitu sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik, perantara dan pencatat kehendak para pihak dalam proses jual beli dan sebagai saksi bahwa telah dilakukannya suatu akta.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Notaris Perjanjian Pengikatan Jual Beli