Mafia tanah merupakan persoalan serius yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sebagai masalah yang serius hukum yang merupakan instrument negara dalam penataan pertanahan nasional yang diamanatkan untuk mampu memberantas mafia tanah, belum optimal pelaksanaannya. Hal ini terbukti dengan kasus mafia tanah yang terus meningkat, termasuk di wilayah Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis terkait pelaksanaan Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Medan. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan pemberantasan mafia tanah di Kota Medan
Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiric yang mencakup identifikasi hukum serta efektivitas hukum, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dimana data yang diperoleh melalui data hukum primer atau data yang diperoleh langsung di masyarakat.
Berdasarkan penelotian yang dilakukan diketahui bahwa pelaksanaan pemberantasan mafia tanah di Kota Medan saat ini belum optimal hal ini dikarenakan BPN bertindak setelah adanya pengaduan masyarakat terkat adanya kasus mafia tanah di masyarakat. Kendala secara yuridis ialah berupa ketiadaan pengaturan perihal proses penegakan hukum secara pidana dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Pertanahan Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kendala berikutnya ialah kendala dalam aspek pelaksanaan hukum yang terdiri dari kendala internal dan eksternal. Kendala secara internal ialah kendala dari intitusi BPN. Kendala eksternal ialah kendala yang berkaitan dengan kultur hukum di masyarakat terkait pemberantasan mafia tanah. Untuk meminimalkan persoalan mafia tanah, maka peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan masyarakat antara lain adalah menelaah dan mengelola data untuk menyelesaikan perkara persoalan mafia tanah, menampung pengaduan-pengaduan masyarakat terkait persoalan mafia tanah, menelaah dan menyiapkan kajian hukum terkait pengaduan masyarakat tentang persoalan mafia tanah, menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi.

Kata Kunci: (Analisis, Mafia Tanah, Pemberantasan, Yuridis).