Pengalihfungsian hutan menjadi lahan perkebunan dengan cara membakar memicu pengurangan luas hutan setiap tahunnya, tujuan penelitian ini ialah guna mengetahui bagaimana konstruksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada konsepsi kepastian hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Pidana Terhadap Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh PT. KUMAI SENTOSA di Kalimantan Tengah dalam Putusan Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu.
Penelitian ini ialah penelitian yuridis normative, yakni studi hukum kepustakaan melalui pengkajian terhadap literatur ataupun data sekunder, dengan Spesifikasi penelitian ialah deskriptif analisis dalam rangka memeroleh gambaran mengenai karakteristik objek penelitian lalu mengkorelasikannya dengan praktik pengimplementasian hukum positif
Penelitian ini menemukan bahwasanya Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Karhutla oleh PT. KUMAI SENTOSA diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 116 juncto pasal 119 UUPPLH, dan PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pidana oleh Korporasi. Kriteria suatu korporasi dikatakan terbukti melaksanakan tindak pidana Karhutla wajib dilakukan pembuktian mengenai unsur tindak pidana Karhutla, antara lain pada Pasal 69 huruf h, 98 ayat ( 1), 99 ayat (2), yakni pembukaan lahan melalui pembakaran secara sengaja ataupun diakibatkan kelalaiannya mengakibatkan terlampauinya baku mutu lingkungan.
Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, hutan dan lahan