Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman (sanksi). Kejahatan kesusilaan atau moral affences merupakan bentuk pelanggaran atas kesusilaan baik masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam memutus pidana dan penerapan hukum mengenai tindak pieana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban pada Putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg
Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Yuridis sosiologis. Pendekatan ini mengacu pada metode mendeskripsikan deskripsi data yang mana dilakukan dengan cara observasi dan wawancara.
Dasar hukum yang diterapkan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg harus sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang didapat, maka majelis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penerapan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN. Smg Majelis Hakim menganalisa perkara dan menentukan pasal yang sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Penerapan Hukum