Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang yang berada di Jl.Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang, untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Tehnik pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan wawancara kepada narasumber ahli dan Hakim Pengadilan Negeri Semarang serta menggunakan data sekunder dan tersier. Tehnik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu di tafsirkan secara logis dan sistematis kemudian di tarik kesimpulan.

Dalam Proses dan mekanisme penyelesaian perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur. Pertama, tahap persiapan meliputi: pihak yang berperkar, pembuatan atau penyusunan surat gugatan, penandatanganan surat gugatan, biaya perkara. Kedua, tahap pengajuan dan penandatanganan surat gugatan. Ketiga, tahap persidangan meliputi: pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, pembacaan gugatan, mediasi, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, putusan. Mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPerdata terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu. Seperti Pasal 1236 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa darinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Kata Kunci : Wanprestasi, Debitur, Perjanjian Utang Piutang