Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana pornografi diatur dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini dan pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta bagaimana tindak pidana pornografi diatur dalam hukum pidana yang akan datang yang diatur dalam KUHP 2023.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dapat diartikan bahwa di dalam penulisan skripsi ini hanya menggunakan sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yaitu peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal hukum, serta kamus.
Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Selain itu juga terdapat dalam UU No. 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya dalam penggunaan internet. Proses pembuatan undang-undang dalam tinjauan filosofis, yuridis dan sosiologis dikaji untuk mengetahui pertimbangan undang-undang pornografi dibuat. Pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana menyangkut perumusan formulatif hukum pidana masa depan (ius constituendum) yang berkaitan dengan masalah pornografi, usaha yang dilakukan adalah dengan mengkriminalisasikan delik baru yang belum ada di dalam hierarki perundang – undangan Indonesia. Pornografi dalam KUHP 2023 diatur dalam Bab XI tentang Kesusilaan Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal 417.
Kata kunci : Analisis Yuridis, Tindak Pidana Pornografi, Indonesia