Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak pelanggaran hukum yang terjadi salah satunya Tindak Pidana Narkotika. Informasi mengenai narkotika sudah menyebar baik di media cetak maupun media elektronik. Pengguna narkotika bukan lagi dikalangan anak-anak atau remaja tetapi sudah merambat keseluruh generasi karena rapuhnya dalam pengawasan terhadap bahaya narkoba serta factor ekonomi yang menyebabkan masyarakat adanya tekad untuk menjual, menyimpan, dan mengedarkan narkoba demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I serta apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I dalam Surat Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN. Pti.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data primer maupun data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu melalui penelitian studi kepustakaan terhadap Surat Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2021/PN.Pti. Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan hukum materiil dalam perkara tindak pidana pemufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I Nomor Putusan 139/Pid.Sus/2021/PN.Pti terdakwa diduga atas dakwaan terhadap 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 112 ayat (2) dan Subsidair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dalam penerapannya telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam dua Pasal tersebut. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan terdakwa dijatuhi hukuman selama 10 (sepuluh) tahun 4 (empat) bulan dan dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Hal ini menurut penulis seharusnya hakim dalam menjatuhi hukuman bisa lebih maksimal karena agar terdakwa mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.
Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, Hukum Materiil, Majelis Hakim