Skripsi ini berjudul “Aspek Hukum Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pemisahan Berkas Perkara Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang” dengan latar belakang Penuntut Umum menerima berkas perkara dari hasil penyidikan yang memuat dugaan terjadinya beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang namun tidak ada saksi saat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam hal inilah, diperlukan upaya pemisahan berkas perkara pidana (splitsing) supaya memudahkan Penuntut Umum dalam melakukan proses penuntutan.
Metode penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan pemaparan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas hukum, kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian faktor yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum dalam melakukan splitsing yaitu Perkara tersebut masih kekurangan saksi, Untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan, Status antar terdakwa berbeda, Terdapat terdakwa yang masih di bawah umur, Pelaku tindak pidana terdiri dari beberapa orang, Adanya pasal tambahan terhadap salah satu tersangka, Pada perkara yang belum tertangkap sebagian pelakunya. Secara keseluruhan pelaksaan splitsing tidak mengalami banyak hambatan, hanya saja pada saat pemisahan berkas perkara yang terdapat pada terdakwa, seperti tidak bersedianya terdakwa menjadi saksi mahkota.
Kata kunci: pemisahan berkas perkara pidana, penuntut umum