BRILink merupakan produk laku pandai oleh BRI dengan sistem keagenan yang dapat melayani masyarakat dalam hal pelayanan perbankan tanpa batas jam kerja dan wilayah. Berjalannya pelayanan timbul berbagai permasalahan mulai dari kurangnya pemahaman akan tehnologi, hingga kelalaian maupun ketidaktelitian nasabah dan agen dalam penggunaan BRILink. Dari permasalahan tersebut terdapat perlindungan hukum bagi nasabah dan agen, serta upaya BRI untuk melindungi nasabah dalam permasalahan layanan perbankan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis, dengan melihat permasalahan sosial mengenai BRILink yang berkaitan dengan hukum dalam praktik legislasi di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif untuk mengenalkan sistem layanan BRILink dan perlindungan bagi Nasabah dan Agen BRILink. Metode analisis penelitian yang penulis gunakan yaitu metode analisis kualitatif, memanfaatkan data berbentuk narasi dari berbagai sumber disertai pernyataan detail dari narasumber.
Penulisan hukum ini menguraikan peran dan dasar hukum yang digunakan BRI dalam pengaturan transaksi. Permasalahan yang hadir dalam pelayanan BRILink, khususnya di Agen BRILink EKM yang berinduk di KCP Pedurungan Kota Semarang. Terdapat peran Pemerintahan dan Bank penyelenggara laku pandai seberhubungan dengan perlindungan hukum pada layanan perbankan BRILink ini. Serta terdapat berbagai upaya BRI untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan Nasabah dan Agen BRILink, dengan memberikan edukasi melalui Sales Kit Agen BRILink dan iklan layanan masyarakat mengenai pelayanan perbankan. Penulis memberikan saran untuk memperbaiki sistem pemberian edukasi kepada Nasabah dan Agen agar lebih optimal dan dapat diterima oleh seluruh lapisan pengguna BRILink.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Agen BRILink, Nasabah.