Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian jual beli (PPJB) tanah dan bangunan di Kabupaten Pekalongan, mengetahui hambatan yang terjadi beserta solusinya pada saat pelaksanaan peralihan jual beli hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Pekalongan.
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-sosiologis yaitu dengan metode pengumpulan data secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan dari skripsi ini, penelitian lapangan tersebut berupa melakukan observasi atau mengamati langsung secara sistematis, dan melakukan wawancara dengan Notaris dan PPAT Sugiyanto, SH., M.Kn dan studi kepustakaan. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, lalu data yang sudah terkumpul penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses pelaksanaan perjanjian jual beli tanah dan bangunan dengan cara pihak penjual dan pihak pembeli mendatangi Notaris dan PPAT guna untuk membuat akta perjanjian pengikatan jual beli di hadapan PPAT, lalu selanjutnya sertipikat tanah tersebut dibawa oleh PPAT ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan pengecekan dan validasi terhadap sertipikat yang bersangkutan, lalu didaftarkan untuk menjadi sertipikat hak milik yang baru dengan serta membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Hambatan yang terjadi yaitu sertipikat tanah belum dibuat dan tidak terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan, dan banyaknya masyarakat yang enggan mengurus proses peralihan hak atas tanahnya karena dianggap membayar biaya yang tidak murah dan hanya menyita waktu bekerja mereka.
Kata Kunci: Jual beli tanah, Notaris, PPAT, Peranan.